KRP – Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan masalah yang menghambat investasi, khususnya yang disebabkan oleh oknum organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pemerasan atau pungutan liar (pungli).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Presiden telah memberi instruksi kepada TNI dan Polri untuk mengevaluasi situasi yang terjadi di lapangan.
“Presiden memerintahkan agar TNI-Polri meninjau hal tersebut,” ujar Luhut setelah rapat tertutup dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (19/3/25).
Luhut menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya menolak setiap tindakan yang dapat menghalangi investasi dan siap memberikan sanksi ketat kepada pelaku pemerasan dan penyuapan.
“Kami perlu melakukan langkah tegas dan akan ditelaah lebih mendalam. Yang penting hasilnya harus positif,” ungkap Luhut.
Beberapa investor telah melaporkan gangguan investasi yang disebabkan oleh tindakan oknum ormas ini langsung kepada Presiden Prabowo. Pemerintah kini sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan menjaga kestabilan investasi lokal.
Pernyataan tegas dari pemerintah ini mencerminkan upaya signifikan dalam memelihara keseimbangan ekonomi dan menciptakan iklim bisnis yang aman.
Luhut juga menyatakan bahwa pemerintah siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, Kadin, dan DPR untuk memastikan organisasi massa yang memberikan manfaat dan tidak mengganggu investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pihaknya berencana mendokumentasikan organisasi kemasyarakatan yang dicurigai memperlambat proses investasi. Namun, ia tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai langkah selanjutnya.
“Kita akan melihat satu per satu, ada banyak yang telah kita catat,” kata Airlangga.
Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan warga setempat untuk mendukung investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta mengembangkan bisnis lokal, seperti rumah makan dan hotel.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, menegaskan perlunya langkah keras terhadap organisasi masyarakat yang memeras pengusaha dan mendesak alokasi proyek di area industri. Jika ditemukan pelanggaran, perbuatan tersebut harus ditangani oleh pihak berwajib.
Yassierli juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi praktik-praktik merugikan ini.
Perintah yang diberikan oleh Presiden Prabowo diduga merupakan respons terhadap video yang beredar, menunjukkan ormas yang menutup sebuah pabrik karena tidak menerima setoran atau THR.
